Jakarta, Kantor Berita Jabar – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 tidak hanya menjadi ruang silaturahmi para tokoh Islam dari berbagai daerah, tetapi juga forum yang menegaskan pentingnya membangun kehidupan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Di tengah dinamika global yang terus berubah, pesan mengenai persatuan dan kemaslahatan menjadi salah satu benang merah dalam agenda tersebut.
Ratusan peserta dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, hingga kalangan pesantren mengikuti rangkaian kongres yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Mereka membahas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, mulai dari isu kebangsaan hingga arah demokrasi Indonesia ke depan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus mengajak umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai profetik dalam kehidupan politik. Menurutnya, politik semestinya tidak dipandang sebagai ruang persaingan semata, melainkan sebagai ikhtiar menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Lodewijk menjelaskan bahwa tantangan geopolitik internasional turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Situasi tersebut menuntut Indonesia memiliki sistem politik yang kuat agar stabilitas nasional tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan seperti politik transaksional, kampanye negatif, kampanye hitam, oligarki, politik dinasti, hingga rendahnya literasi politik masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.
Peran ulama dan organisasi kemasyarakatan dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat persatuan masyarakat. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi penuntun moral sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia.
“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegas Wamenko Polkam.
KUII VIII turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, pimpinan MUI provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, perwakilan perguruan tinggi, dan pesantren. Wamenko Polkam hadir didampingi Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto. (Red)
