Jakarta, Kantor Berita Jabar – Peran ulama dan organisasi kemasyarakatan dinilai tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Pesan tersebut mengemuka dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Sabtu (25/7/2026), saat Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus memaparkan tantangan politik nasional.
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, Lodewijk menilai kehadiran tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemersatu umat, tetapi juga sebagai pengingat ketika kehidupan berbangsa mulai keluar dari nilai-nilai kebangsaan dan etika demokrasi.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya berasal dari perubahan geopolitik global. Di dalam negeri, masih terdapat berbagai persoalan yang memengaruhi kualitas demokrasi, mulai dari politik transaksional, kampanye negatif, kampanye hitam, hingga menguatnya oligarki dan politik dinasti.
Ia juga menyoroti masih rendahnya literasi politik masyarakat yang berdampak pada praktik demokrasi yang cenderung hanya memenuhi aspek prosedural. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama agar demokrasi tidak kehilangan substansi.
“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ungkapnya.
Dalam forum yang dihadiri pimpinan organisasi Islam, perguruan tinggi, dan pesantren itu, Lodewijk mengajak umat Islam terus mengaktualisasikan nilai-nilai profetik dalam kehidupan politik. Ia menilai politik semestinya menjadi instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, ulama bersama organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis sebagai penunjuk arah sekaligus pengawas moral dalam kehidupan berbangsa. Kehadiran mereka dinilai penting untuk mengingatkan apabila muncul penyimpangan dalam praktik politik maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Kongres Umat Islam Indonesia VIII turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, perwakilan perguruan tinggi, serta kalangan pesantren. Wamenko Polkam hadir didampingi Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto. (Red)
