BANDUNG, Kantor Berita Jabar – Aktivis Anak Bangsa mendesak Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membuka secara transparan dugaan persoalan konflik kepentingan yang mereka soroti terkait adanya hubungan kekerabatan di sejumlah posisi strategis di lingkungan kampus.
Sorotan tersebut mencuat setelah Aktivis Anak Bangsa mengidentifikasi adanya hubungan keluarga yang, menurut mereka, perlu diperiksa dari perspektif tata kelola, independensi pengambilan keputusan, serta potensi konflik kepentingan di lingkungan UPI sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).
Aktivis Anak Bangsa menyebut terdapat sejumlah relasi keluarga yang perlu mendapatkan klarifikasi, yakni seorang istri yang disebut menjabat Wakil Rektor II bidang SDM UPI, suaminya yang disebut menjabat Ketua Dewan Guru Besar UPI, adik kandung pejabat tersebut yang disebut menduduki posisi Kepala Kantor Majelis Wali Amanat UPI, serta anak dan menantu yang disebut berstatus dosen di lingkungan UPI.
Namun, keberadaan hubungan keluarga tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi nepotisme, kolusi, atau tindak pidana. Persoalan hukumnya baru dapat dinilai apabila terdapat bukti mengenai proses pengangkatan, kewenangan yang digunakan, adanya intervensi, perlakuan khusus, atau keputusan yang menguntungkan pihak tertentu karena hubungan keluarga.
Karena itu, Aktivis Anak Bangsa meminta UPI maupun pihak berwenang tidak sekadar membantah persoalan tersebut, tetapi membuka mekanisme pengangkatan dan memastikan seluruh proses telah berjalan berdasarkan prinsip merit, transparansi dan akuntabilitas.
Bukan Soal Hubungan Keluarga Semata
Aktivis Anak Bangsa menegaskan persoalan yang mereka soroti bukan semata-mata mengenai seseorang yang memiliki anggota keluarga bekerja di institusi yang sama.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdapat kewenangan, pengaruh, intervensi atau keputusan tertentu yang membuat hubungan keluarga tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas pengelolaan sumber daya manusia maupun fungsi pengawasan di lingkungan kampus.
Terlebih apabila terdapat pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang SDM sementara anggota keluarganya berada pada posisi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengawasan atau pengelolaan kelembagaan.
Menurut Aktivis Anak Bangsa, kondisi semacam itu setidaknya perlu diperiksa melalui mekanisme audit kepatuhan dan pemeriksaan konflik kepentingan.
Desak UPI Buka Mekanisme Pengangkatan
Aktivis Anak Bangsa meminta UPI menjelaskan secara terbuka bagaimana proses pengangkatan maupun penempatan setiap individu yang disebut dalam sorotan tersebut dilakukan.
Pertanyaan yang mereka minta dijawab antara lain mengenai dasar hukum pengangkatan, mekanisme seleksi, pejabat yang mengambil keputusan, proses penilaian, kriteria yang digunakan, serta apakah pejabat yang memiliki hubungan keluarga pernah menyatakan atau menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami tidak sedang mengatakan bahwa seseorang otomatis bersalah hanya karena memiliki hubungan keluarga. Yang kami persoalkan adalah apakah seluruh proses pengangkatan dan pengambilan keputusan berlangsung objektif, transparan dan bebas dari konflik kepentingan,” demikian sikap Aktivis Anak Bangsa.
Menurut mereka, apabila seluruh proses memang dilakukan berdasarkan kompetensi dan mekanisme yang sah, maka hal tersebut seharusnya dapat dibuktikan melalui dokumen dan prosedur yang transparan.
Potensi Konflik Kepentingan Harus Diperiksa
Aktivis Anak Bangsa juga meminta pihak independen memeriksa kemungkinan konflik kepentingan apabila terdapat pejabat yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berada dalam lingkup kewenangan atau pengaruh jabatannya.
Mereka menyinggung prinsip dalam hukum administrasi pemerintahan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dan kewajiban mencegah konflik kepentingan.
Namun, penerapan ketentuan tersebut harus melihat status masing-masing pejabat, jenis kewenangan yang dimiliki, bentuk keputusan yang diambil, serta fakta konkret dalam setiap proses pengangkatan atau pemberian fasilitas.
Dengan demikian, dugaan pelanggaran tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan hubungan suami-istri, hubungan darah, atau hubungan keluarga semenda.
Minta Audit Independen, Bukan Sekadar Klarifikasi
Aktivis Anak Bangsa mendesak dilakukan pemeriksaan independen terhadap tata kelola SDM dan pengisian sejumlah posisi strategis yang menjadi sorotan.
Audit tersebut, menurut mereka, harus mampu menjawab apakah terdapat:
- intervensi pejabat dalam proses rekrutmen atau pengangkatan anggota keluarga;
- penggunaan kewenangan untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga;
- proses seleksi yang tidak transparan;
- keputusan yang dibuat oleh pejabat yang memiliki konflik kepentingan;
- atau pemberian fasilitas dan jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Jika seluruh proses ternyata memenuhi aturan, Aktivis Anak Bangsa meminta hasil pemeriksaan tersebut diumumkan agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, mereka mendesak agar pihak yang bertanggung jawab dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
Jangan Jadikan Kampus Ruang Kekuasaan Keluarga
Aktivis Anak Bangsa menilai perguruan tinggi negeri harus menjadi contoh penerapan tata kelola yang transparan dan berintegritas.
Mereka mengingatkan bahwa jabatan akademik maupun struktural seharusnya tidak dipersepsikan sebagai ruang yang dapat diwariskan atau diberikan berdasarkan hubungan keluarga.
Karena itu, apabila terdapat hubungan kekerabatan di dalam satu institusi, mekanisme pencegahan konflik kepentingan harus semakin kuat agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
“Yang kami minta bukan penghakiman terhadap keluarga tertentu. Kami meminta transparansi. Kalau prosesnya bersih, buka dokumennya. Kalau ada pelanggaran, periksa dan tindak sesuai hukum,” tegas Aktivis Anak Bangsa.
Mereka juga mendesak kementerian terkait, aparat pengawasan internal, serta lembaga berwenang melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi konkret penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran terhadap tata kelola perguruan tinggi.
Aktivis Anak Bangsa menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta seluruh pihak memberikan ruang bagi proses pemeriksaan yang objektif.
Bagi mereka, persoalannya bukan siapa yang memiliki hubungan keluarga dengan siapa, melainkan apakah kekuasaan, jabatan dan kewenangan di lingkungan UPI telah dijalankan secara transparan, objektif dan bebas dari konflik kepentingan. (Red)
