Yogyakarta, Kantor Berita Jabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol. (Purn.) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Mendagri, Menteri PKP, dan Kepala BPS RI kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Tito, kawasan Jawa-Bali memiliki posisi sangat strategis karena menjadi pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, serta kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Karena itu, stabilitas daerah harus terus dijaga.
“Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan,” kata Tito.
Ia menegaskan, Forkopimda yang solid mampu mendeteksi potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dan mencegah praktik korupsi di daerah.
Tito juga mendorong seluruh pemerintah daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta penduduk atau 57,22 persen dari total penduduk Indonesia.
Menurut Amalia, bonus demografi yang dimiliki Indonesia hanya akan menjadi keuntungan apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu data yang akurat sangat penting dalam mendukung kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta unsur Forkopimda dari berbagai daerah di wilayah Jawa-Bali. (Red)
