Jakarta, Kantor Berita Jabar – Pemerintah pusat memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawal implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu langkah yang disiapkan adalah menempatkan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator proses verifikasi dan validasi di masing-masing wilayah.
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Bima, pengawasan di tingkat daerah menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai rencana. Karena itu, hasil verifikasi dan validasi akan dilaporkan secara berjenjang kepada kepala daerah hingga Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari sistem pengendalian pelaksanaan program.
Peran tersebut mengacu pada Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap setiap tahapan pembangunan dapat dipantau secara menyeluruh sebelum dilakukan serah terima.
Selain memperkuat pengawasan, Kemendagri juga menyiapkan strategi komunikasi publik. Pemerintah ingin berbagai praktik baik dari daerah yang berhasil menjalankan Program KDKMP dapat dipublikasikan sehingga menjadi referensi bagi daerah lain.
“Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait [Program] KDKMP,” jelas Bima.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang efektif tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.
Sebelumnya, Kemendagri juga menegaskan pentingnya proses verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik, serta administrasi pembangunan KDKMP.
“Jadi kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi, Pak. Itu yang pertama, jadi verifikasi [dan] validasi ini sangat penting,” ujar Bima.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah menteri serta wakil menteri dari berbagai kementerian sebagai bentuk sinergi pemerintah dalam mempercepat implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. (Red)
