Jakarta, Kantor Berita Jabar – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyoroti tantangan besar birokrasi Indonesia di tengah perubahan global dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat.
Dalam agenda di Seoul, Korea Selatan, Kamis (21/5/2026), Rini menegaskan birokrasi modern tidak lagi bisa bekerja secara sektoral dan tertutup.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar pelayanan publik berjalan efektif.
“Keberhasilan program prioritas pemerintah saat ini sangat ditentukan oleh penguatan collaborative and network governance,” kata Rini.
Ia menyebut birokrasi bukan sekadar mesin administrasi pemerintahan, tetapi menjadi penggerak utama kemajuan bangsa sekaligus daya saing negara.
“Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus terus diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi layanan publik, dan peningkatan kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan kolaboratif,” ujarnya.
Rini juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya aparatur sipil negara (ASN) yang disiplin, berintegritas, dan kompeten.
Menurut dia, reformasi birokrasi kini harus bergerak lebih jauh dari sekadar perbaikan administrasi.
“Transformasi birokrasi saat ini tidak lagi dimaknai sebatas perbaikan administrasi, melainkan sebagai transformasi pemerintahan secara menyeluruh agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara nyata,” tegasnya.
Pemerintah disebut terus mendorong penyederhanaan proses bisnis, penguatan SDM aparatur, hingga percepatan digitalisasi layanan publik.
Dalam kesempatan itu, Rini juga meminta ASN di perwakilan RI luar negeri menjadi wajah pelayanan Indonesia yang mampu membangun kepercayaan publik dan mitra internasional. (Red)
