Bandung, Kantor Berita Jabar – Pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, mendapat perhatian langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Sabtu (25/7/2026).
Berbeda dengan mekanisme pengadaan pada umumnya, tender rakyat membuka kesempatan bagi setiap toko bangunan untuk menawarkan harga material secara terbuka. Daftar harga dan jenis material dipaparkan di hadapan masyarakat sehingga proses pemilihan dapat dipantau bersama.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri tidak hanya menyaksikan simulasi pelaksanaan tender, tetapi juga menghampiri para pemilik toko bangunan satu per satu. Ia memeriksa daftar harga yang ditawarkan sekaligus mencocokkannya dengan kebutuhan pembangunan rumah penerima bantuan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengadaan benar-benar berlangsung transparan serta memberi ruang persaingan yang sehat di antara penyedia material bangunan.
“Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya,” ujarnya di hadapan masyarakat yang antusias menghadiri kegiatan tersebut.
Menurut Mendagri, mekanisme tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat karena penyedia dengan penawaran harga terbaik berpeluang dipilih. Dengan demikian, anggaran bantuan dapat dimanfaatkan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas material yang digunakan.
“Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa,” sambung Mendagri.
Selain memantau proses tender rakyat, Mendagri juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap program perumahan melalui berbagai kebijakan pendukung, termasuk pembebasan sejumlah biaya administrasi.
“Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas,” tambahnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Rajiv Singh, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program agar bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Red)
