Sumedang, Kantor Berita Jabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menaruh perhatian besar pada kesiapan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menghadapi dinamika penugasan di berbagai daerah. Selain memiliki kompetensi akademik, para calon aparatur sipil negara (ASN) dinilai harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat di wilayah tempat mereka mengabdi.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025/2026 di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Minggu (26/7/2026).
Dalam arahannya, Tito menilai tantangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh luas wilayah, tetapi juga keragaman karakter masyarakat yang menjadi objek pelayanan pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa aparatur negara akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, serta tingkat perkembangan yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut kemampuan adaptasi agar pelayanan pemerintahan berjalan efektif.
“Dan itu akan berhadapan, adik-adik semua akan berhadapan sama mereka, harus melayani mereka … Karena adik-adik akan ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Dan harus siap dengan itu,” jelasnya.
Mendagri juga menekankan bahwa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak negara lain. Luas wilayah kepulauan dan jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola administrasi pemerintahan.
“Dan Indonesia kita adalah memiliki negara yang besar, itu harus kita betul-betul pahami. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia … Negara kepulauan terbesar dengan populasi terbesar adalah Indonesia. Ini mengandung kompleksitas sendiri untuk mengelola administrasi pemerintahannya,” ujarnya.
Menurut Tito, bekal ilmu pemerintahan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di IPDN harus diterapkan secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, kemampuan membaca situasi lapangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN.
“Dan harus siap beradaptasi menerapkan ilmu pemerintahannya sesuai kondisi masyarakat yang sangat variatif itu. Jangan berpikir nanti akan dinasnya di Bandung saja atau Jakarta,” tegasnya.
Arahan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan seorang ASN tidak hanya diukur dari penguasaan regulasi, tetapi juga dari kemampuannya memahami realitas sosial di daerah penugasan. Dengan pendekatan yang adaptif, pelayanan publik diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red)
