Bandung, Kantor Berita Jabar – Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan berbagai langkah penataan kawasan menjelang operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah meniadakan parkir di badan jalan serta menata keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang koridor BRT.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penataan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem transportasi massal yang berjalan efektif dan bebas hambatan.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkot Bandung membuka peluang investasi pembangunan gedung parkir di sejumlah titik strategis yang berada di sepanjang jalur BRT.
Selain penataan kawasan, pemerintah juga memastikan angkutan kota konvensional tidak akan dihapus. Sebaliknya, angkot akan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung dengan koridor utama BRT.
Transformasi tersebut diharapkan tetap memberikan ruang usaha bagi pengemudi angkot sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pembangunan BRT bukan hanya menghadirkan kendaraan baru, tetapi juga mengubah budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
Menurutnya, keberhasilan sistem transportasi modern harus didukung kualitas infrastruktur kota seperti trotoar yang nyaman, penerangan jalan yang memadai, serta keamanan bagi para pengguna transportasi publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong agar para sopir angkot dapat memiliki kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang memudahkan sehingga proses transformasi berjalan tanpa mengurangi kesejahteraan mereka. (Red)
