Bandung, Kantor Berita Jabar – Polemik pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Setelah berbagai persoalan muncul pada tahun ajaran 2025/2026, kondisi serupa kembali terjadi dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai persoalan yang terus berulang menunjukkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola sistem penerimaan peserta didik di tingkat SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan kekacauan yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan langsung menyentuh hak dasar anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
“Hal tersebut jelas merugikan hak anak. Selain itu, menunjukkan bahwa sistem yang dijalankan tidak transparan serta tidak akuntabel,” kata Satriwan, Selasa (16/6/2026).
Pernyataan itu merujuk pada sejumlah laporan masyarakat terkait proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan SPMB 2026. Beberapa orang tua mengeluhkan data calon murid yang semula muncul dalam sistem kemudian tidak dapat diverifikasi saat proses berlangsung.
Persoalan lain yang mencuat adalah gangguan aplikasi, lambatnya proses verifikasi, pelayanan pengaduan yang dinilai belum optimal, hingga kendala ketika hasil pemetaan diumumkan kepada masyarakat.
Satriwan menilai persoalan server yang kerap menjadi alasan utama setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi oleh penyelenggara. Menurutnya, pemerintah memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan persiapan sebelum masa pendaftaran dimulai.
“Persiapan sudah berjalan satu tahun, pendaftarnya mencapai puluhan hingga ratusan ribu orang, mengapa kapasitas server tidak dipersiapkan dengan kuat? Ini membuktikan lemahnya perencanaan,” ucap Satriwan.
Selain persoalan teknis, P2G juga menyoroti aspek transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi kebijakan dalam penyelenggaraan SPMB. Organisasi tersebut menilai perubahan regulasi yang terus terjadi setiap tahun menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah maupun masyarakat.
Menurut Satriwan, pemerintah perlu menjadikan berbagai kritik dan evaluasi publik sebagai bahan perbaikan serius agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada tahun-tahun mendatang.
Hingga pertengahan Juni 2026, polemik PCMB dan SPMB masih bergulir. Bahkan sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan telah melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat terkait berbagai persoalan yang muncul selama proses berlangsung. (Red)
