Bandung, Kantor Berita Jabar – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Aktivis Anak Bangsa (AKANBA) pada 23 Juni 2026 tidak hanya menyoroti hasil penataan Taman Makam Pahlawan Kota Bandung, tetapi juga sejumlah proyek lain yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung.
Dalam dokumen pemberitahuan aksi, kelompok tersebut mengangkat isu transparansi pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
AKANBA menyebut hingga saat ini data mengenai perusahaan maupun alamat domisili resmi konsultan pengawas proyek belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama pada proyek-proyek yang dibiayai APBD.
Selain persoalan transparansi, surat tersebut juga memuat sorotan terhadap dugaan permasalahan pada proyek Penataan Taman Musik Tahun Anggaran 2025.
Kelompok itu menduga terdapat ketidaksesuaian antara informasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen resmi dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Dalam suratnya, mereka menyebut tidak ditemukan realisasi pekerjaan fisik sebagaimana yang diharapkan.
Atas dasar itu, massa aksi meminta Inspektorat serta aparat penegak hukum melakukan audit investigatif terhadap proyek yang menjadi perhatian mereka.
Tidak hanya itu, AKANBA juga mengingatkan agar proyek-proyek penataan ruang terbuka hijau lain seperti Taman Bugar, Taman Tegalega, Taman Gasmin, dan Hutan Kota Babakan Siliwangi Tahap II dilaksanakan secara profesional dan sesuai spesifikasi teknis.
Mereka mendesak DPKP Kota Bandung untuk membuka data konsultan pengawas yang terlibat dalam proyek-proyek APBD serta mempublikasikan dokumen kontrak dan rincian anggaran secara transparan.
Menurut kelompok tersebut, pengawasan publik diperlukan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan itu menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat terkait tata kelola pembangunan dan pengawasan proyek pemerintah daerah di Kota Bandung.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat substansi tuntutan yang tercantum dalam surat pemberitahuan aksi. Kantor Berita Jabar tetap menjunjung asas keberimbangan dan akan meminta tanggapan resmi dari DPKP Kota Bandung, Inspektorat, maupun pihak terkait lainnya untuk pemberitaan lanjutan. (Red)
