Jakarta, Kantor Berita Jabar – Langkah pemerintah menertibkan kawasan hutan bermasalah mulai menunjukkan dampak besar. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengungkap penyelamatan keuangan negara sudah mencapai Rp11 triliun.
Penertiban itu dilakukan setelah pemerintah menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penataan kawasan tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan agar tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.
“Kolaborasi lintas kementerian dan Satgas PKH jadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kawasan secara berkelanjutan. Tidak hanya menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga menghadirkan kepastian investasi serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” kata Nusron dalam Rakor Satgas PKH di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Rapat itu membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Sumatera.
Pemerintah juga telah mencabut sejumlah izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan.
Nusron menegaskan Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan penataan kawasan dilakukan secara tertib dan terukur.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dengan baik,” ujarnya.
Rapat koordinasi Satgas PKH dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian serta lembaga pemerintah. (Red)
