Jakarta, Kantor Berita Jabar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan dukungannya terhadap percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui penguatan kapasitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Perwakilan OJK, Aprianus John Risnad, mengatakan transformasi digital sektor keuangan daerah membutuhkan kesiapan perbankan daerah yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi layanan keuangan pemerintah daerah, termasuk implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan integrasi sistem pembayaran daerah.
“Kita sudah membuat aturan mengenai maturitas digital dan segala macam yang Bapak-Ibu sendiri kita minta untuk mengukur itu,” kata John.
Ia menjelaskan bahwa OJK terus memperkuat kapasitas BPD melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan permodalan, tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko digital, hingga pengembangan sinergi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB).
Langkah tersebut dinilai penting agar BPD mampu menghadapi tantangan transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Selain sebagai regulator, OJK juga berperan memberikan asistensi dan pendampingan kepada pemerintah daerah maupun sektor perbankan dalam memastikan implementasi digitalisasi keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan penguatan kapasitas BPD dan dukungan regulasi yang semakin matang, OJK optimistis percepatan ETPD dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia. (Red)
