Bandung, Kantor Berita Jabar – Gelombang aksi diperkirakan akan mewarnai lingkungan kampus pada Kamis (16/4/2026). Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aktivis Anak Bangsa dijadwalkan menggelar unjuk rasa di depan kampus UPI sebagai bentuk tekanan publik atas dugaan persoalan tata kelola.
Aksi tersebut difokuskan pada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang belakangan menjadi sorotan. Massa menilai perlu adanya langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan perguruan tinggi.
Koordinator aksi, Ketua Umum Adhie Jarra Wahyudi, didampingi Sekretaris Jenderal Dena Hadiyat, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mendorong keterbukaan informasi. “Kami menuntut agar seluruh dugaan yang mencuat dapat diusut secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, rencana aksi tersebut telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat, sehingga pelaksanaannya diharapkan berjalan tertib dan kondusif.
Empat Tuntutan Utama
Dalam rencana aksi tersebut, massa akan menyampaikan empat tuntutan utama, yakni :
1. Mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang
2. Membuka akses informasi publik seluas-luasnya
3. Mendesak rektor untuk mundur dari jabatan
4. Meninjau ulang regulasi yang dinilai memberikan kewenangan besar tanpa pengawasan
Soroti Tata Kelola dan Etika Akademik
Selain itu, massa aksi juga akan menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam proses pengangkatan pejabat struktural di lingkungan kampus UPI. Mereka menilai proses tersebut perlu dievaluasi agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Isu etika akademik turut menjadi perhatian. Aktivis mendorong adanya evaluasi terhadap pejabat yang diduga memiliki rekam jejak pelanggaran akademik berat, apabila terbukti.
Dorongan Audit dan Perlindungan Pelapor
Dalam tuntutannya, massa juga akan mengangkat isu keadilan bagi pegawai, termasuk peninjauan kebijakan yang dinilai merugikan tanpa prosedur yang jelas.
Selain itu, mereka mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran internal, serta meminta adanya jaminan perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran.
Menunggu Respons Rektorat
Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi pimpinan kampus untuk memberikan klarifikasi secara terbuka sekaligus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh konfirmasi lebih lanjut. (Red)
