Jakarta, Kantor Berita Jabar – Sugiono menegaskan sistem internasional saat ini harus segera beradaptasi dengan perubahan geopolitik global melalui reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB.
Menurut Sugiono, struktur keamanan global yang masih bertumpu pada tatanan pasca-Perang Dunia II sudah tidak lagi sepenuhnya relevan menghadapi tantangan dunia modern.
“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujar Sugiono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Ia menilai sistem yang dibangun sekitar 80 tahun lalu kini menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks, mulai dari konflik geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan atau AI hingga krisis lingkungan global.
Indonesia juga menyoroti minimnya keterwakilan negara berkembang atau Global South di Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, penggunaan hak veto oleh negara tertentu dinilai kerap membuat penyelesaian konflik kemanusiaan dan politik internasional menjadi terhambat.
Sugiono menegaskan reformasi kelembagaan menjadi langkah penting agar PBB tetap memiliki kredibilitas dan mampu menjawab dinamika global yang terus berubah.
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia kembali menegaskan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two-state solution.
Menurut Sugiono, isu Palestina menjadi ujian nyata bagi ketegasan dan kredibilitas PBB di mata dunia internasional.
“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tegasnya.
Selain isu geopolitik, Indonesia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum laut internasional termasuk UNCLOS demi mencegah laut menjadi arena perebutan kekuasaan antarnegara.
Pemerintah Indonesia turut menyoroti perlindungan pasukan penjaga perdamaian PBB menyusul gugurnya empat personel militer Indonesia dalam misi UNIFIL di Lebanon. (Red)
