Kota Bandung, Kantor Berita Jabar – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menetapkan tiga fokus utama dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, penguatan pengelolaan sampah, serta peningkatan layanan dasar masyarakat. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (28/11/2025), yang juga mengesahkan Raperda menjadi Perda APBD 2026.
Farhan menyampaikan bahwa pengesahan APBD 2026 membuka jalan bagi pemerintah kota untuk segera menjalankan berbagai program strategis. “Hasil paripurna hari ini adalah penetapan Raperda 2026 sekaligus disahkannya Perda APBD 2026. Mudah-mudahan segera bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah pada 2026 relatif terkendali. SILPA yang hanya sekitar Rp300 miliar dinilai dapat dioptimalkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. “Tidak ada yang krusial. Kondisinya bagus karena SILPA kita kecil, sehingga bisa fokus untuk program pelayanan,” kata Farhan.
Meski APBD 2026 mengalami sedikit penurunan dibanding rencana awal dari target Rp8,6 triliun menjadi sekitar Rp7,4 triliun Pemkot Bandung berkomitmen memperkuat pendapatan daerah. “Tahun depan kita akan push potensi PAD supaya tahun 2027 bisa kembali ke angka delapan triliun,” ujarnya.
Selain tiga prioritas utama, Pemkot Bandung juga akan memberikan perhatian khusus terhadap layanan administrasi kependudukan agar lebih optimal. Di sisi lain, Farhan menegaskan bahwa pemerintah kota akan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, termasuk PB1, dengan menghidupkan berbagai event besar di Kota Bandung. “Event besar bisa meng-cover beberapa program yang dibatalkan karena efisiensi,” jelasnya.
Setelah disahkan dalam rapat paripurna, APBD Kota Bandung 2026 akan masuk tahap evaluasi gubernur selama 14 hari sebelum dinyatakan final.
Sumber : Diskominfo Kota Bandung
