Bandung, Kantor Berita Jabar – Kota Bandung diproyeksikan menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan hunian vertikal melalui pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah Pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan tersebut merupakan bagian dari percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ujar Maruarar.
Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar.
“Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan pembangunan rumah susun ke depan akan mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik.
“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” katanya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan pihaknya siap mempercepat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung agar pembiayaan rumah susun melalui skema FLPP dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menilai kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang menjadi faktor penting dalam mempercepat penyediaan hunian layak.
