DJABARPOS.COM, Jakarta — Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons penahanan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0. Pemerintah memastikan keselamatan dan pembebasan para WNI menjadi prioritas utama negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, melalui Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menyatakan pemerintah memberi perhatian serius terhadap insiden tersebut.
Menurutnya, negara tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai langkah strategis untuk melindungi WNI yang ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional itu.
“Pemerintah akan menempuh seluruh jalur diplomatik, hukum, dan komunikasi internasional yang tersedia dengan tetap mengedepankan perlindungan keselamatan WNI, kebebasan pers, serta prinsip-prinsip kemanusiaan,” ujar Brigjen TNI Honi Havana dalam keterangan resminya.
Global Sumud Flotilla 2.0 diketahui merupakan misi kemanusiaan internasional yang membawa bantuan dan solidaritas untuk warga sipil di wilayah konflik. Armada tersebut dilaporkan mengalami pencegatan oleh militer Israel hingga menyebabkan sejumlah personel, termasuk WNI, ditahan.
Pemerintah Indonesia juga mendukung langkah Kementerian Luar Negeri RI bersama negara-negara sahabat yang mengecam tindakan pencegatan terhadap armada kemanusiaan tersebut.
Kemenko Polkam saat ini terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat upaya diplomasi. Komunikasi intensif juga dilakukan melalui negara sahabat dan organisasi internasional untuk memastikan proses perlindungan terhadap para WNI berjalan maksimal.
Selain fokus pada pembebasan WNI yang ditahan militer Israel, pemerintah juga tengah menangani kasus lain yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Salah satunya upaya penyelamatan empat WNI yang disandera di perairan Somalia sejak akhir April lalu.
Pemerintah menegaskan perlindungan terhadap WNI di luar negeri merupakan komitmen yang akan terus dijalankan dalam berbagai situasi, termasuk di kawasan konflik dan daerah berisiko tinggi.
Kemenko Polkam mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi pemerintah agar tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. Pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan terus dilakukan secara intensif demi keselamatan seluruh WNI yang terdampak. (Arsy)
