Kota Bandung, Kantor Berita Jabar – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi secara terbuka kritik yang disampaikan komika Pandji Pragiwaksono terkait kecenderungan masyarakat Jawa Barat memilih pemimpin yang populer. Dedi menegaskan, ukuran utama kepemimpinan seharusnya bertumpu pada kerja nyata dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, bukan semata citra atau popularitas.
Respons tersebut disampaikan Dedi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, Dedi mengaku mengapresiasi kritik yang disampaikan Pandji dan menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Saya penggemar Pandji. Kritik seperti itu wajar dan sah dalam negara demokrasi,” ujar Dedi dalam video yang diunggah melalui akun @dedimulyadi71, dikutip Minggu (4/1/2026).
Menanggapi label “gubernur YouTuber” yang disinggung dalam materi komedi Pandji, Dedi mengajak publik untuk menilai kepemimpinannya melalui fakta di lapangan. Ia menekankan bahwa pembangunan dan pelayanan publik dapat dilihat secara langsung di berbagai wilayah Jawa Barat.
“Silakan datang ke Jawa Barat, keliling jalan-jalan provinsi dan daerah. Lihat apakah yang kami kerjakan ini nyata atau hanya sekadar konten. Kepemimpinan itu bisa diuji di lapangan,” katanya.
Dedi menambahkan, kritik dan otokritik terbuka justru menjadi pengingat penting bagi pejabat publik agar tidak terjebak pada pencitraan, serta tetap fokus pada tanggung jawab dan kebutuhan masyarakat.
“Teruslah berkarya dan menyampaikan kritik secara terbuka. Semua orang berhak menyampaikan pikiran dan gagasan, apalagi jika disampaikan dengan cara yang cerdas dan jenaka,” tuturnya.
Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan komedi spesial Mens Rea yang tayang di Netflix menyinggung budaya politik di Indonesia, termasuk kecenderungan masyarakat Jawa Barat memilih figur populer sebagai pemimpin. Dalam salah satu segmen, Pandji menyebut Jawa Barat sebagai wilayah dengan tingkat popularitas figur publik yang kuat dalam kontestasi kepemimpinan.
Pernyataan tersebut memicu perbincangan luas di media sosial dan ruang publik. Sejumlah warganet menilai kritik tersebut sebagai refleksi budaya politik, sementara lainnya menekankan pentingnya menilai pemimpin dari kinerja dan hasil pembangunan.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Dr. Raka Nugraha, menilai respons Dedi Mulyadi menunjukkan pendekatan komunikasi yang cukup matang.
“Dedi tidak menolak kritik, tetapi mengembalikannya pada ukuran objektif, yaitu hasil kerja. Ini pendekatan yang rasional dan menenangkan,” ujarnya.
Sementara itu, warga Kota Bandung, Ahmad Fauzi, menyebut perdebatan tersebut seharusnya mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai pemimpin.
“Popularitas boleh saja, tapi yang paling penting dampaknya ke warga. Jalan, layanan, dan program sosial itu yang kami rasakan,” katanya.
Dengan respons tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kepemimpinan di Jawa Barat terbuka untuk diuji dan dinilai publik, sejalan dengan prinsip transparansi dan demokrasi.
