Kota Bandung, Kantor Berita Jabar – DPRD Kota Bandung menegaskan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 akan menjadi bahan evaluasi penting bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
Ketua Pansus 15 DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul, mengatakan proses pembahasan LKPJ tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menelaah substansi pelaksanaan program seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pembahasan LKPJ ini merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kami tidak hanya melihat dari sisi administratif, tetapi juga menilai sejauh mana kesesuaian antara pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD,” ujarnya.
Menurut Rizal, evaluasi yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan OPD, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan agar pelaksanaan pemerintahan daerah terus mengalami perbaikan.
Ia menegaskan hasil pembahasan Pansus 15 akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Kota Bandung yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta pelaksanaan program pembangunan Tahun 2026.
Rizal juga menyoroti pentingnya kesiapan seluruh OPD memahami capaian kinerja masing-masing meski terjadi rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini bukan untuk mengkuliti atau menelanjangi OPD, tetapi sebagai upaya konstruktif dalam mengkritisi kinerja agar ke depan bisa lebih baik. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi bahan perbaikan yang konkret,” katanya.
Sementara itu, pimpinan DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjalin demi menghasilkan rekomendasi terbaik untuk masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
Rekomendasi Pansus 15 DPRD Kota Bandung dijadwalkan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dalam waktu dekat. (Red)
