Bantul, Kantor Berita Jabar – Pemerintah terus memperluas cakupan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga ke kawasan perbatasan Indonesia. Sebanyak 15.000 unit bantuan rumah telah dialokasikan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan perbatasan negara.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat meninjau penerima bantuan BSPS bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Tito, program perbaikan rumah tidak layak huni tidak hanya ditujukan bagi masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan.
“Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada lebih dari 40 kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan rumah layak huni di wilayah perbatasan memiliki nilai strategis karena tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa cinta Tanah Air serta menjaga keutuhan wilayah negara.
Mendagri mencontohkan pelaksanaan program di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang sebelumnya terdampak banjir bandang dan mengakibatkan ratusan rumah rusak.
“Program itu hampir 600 rumah di sana, sekarang pelaksanaannya sedang berjalan,” kata Tito.
Selain melakukan peninjauan langsung di Bantul, pemerintah juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus meresmikan pelaksanaan program tersebut secara simbolis.
Pemerintah berharap Program BSPS dapat menjadi instrumen percepatan pengurangan rumah tidak layak huni, pemerataan pembangunan nasional, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah, termasuk kawasan perbatasan Indonesia. (Red)
