Kota Bandung, Kantor Berita Jabar – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung mencatat capaian signifikan. Hingga 1 Desember 2025, sebanyak 1.785 unit berhasil diperbaiki, mencapai 100 persen dari target yang dialokasikan melalui anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) tahun 2025.
Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menyatakan bahwa program Rutilahu merupakan prioritas Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas hidup warga, menurunkan tingkat kekumuhan, serta mempercepat penataan lingkungan permukiman.
“Sampai 1 Desember ini sudah ada 1.785 unit Rutilahu yang berhasil direalisasikan. Ini progres 100 persen untuk program Rutilahu DPKP tahun 2025,” ujar Luthfi di Balai Kota Bandung, Senin (1/12/2025).
Unit-unit yang diperbaiki tersebar di 25 kecamatan di Kota Bandung dengan kategori kerusakan beragam, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Tingkat kerusakan rumah berada pada kisaran 45–60 persen sesuai batas perbaikan yang diperbolehkan.
Namun Luthfi mengakui bahwa beberapa lokasi belum dapat ditangani akibat persoalan legalitas lahan, seperti rumah yang berdiri di atas tanah non-hak milik atau berada di aset pemerintah.
“Di lapangan ada juga kendala. Misalnya rumah berada di lahan yang belum jelas status kepemilikannya. Itu tidak bisa kita perbaiki karena tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.
Target 9.000 Rutilahu Tuntas pada 2029
DPKP mencatat masih terdapat sekitar 9.000 unit rumah tidak layak huni dan 280 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan bertahap. Pemkot Bandung menargetkan penyelesaian 1.000 hingga 2.000 Rutilahu setiap tahun agar seluruh kebutuhan selesai pada 2029.
“Kita laporkan progres penanganan setiap triwulan ke kementerian. Harapannya, hingga 2029 seluruh 9.000 rumah tidak layak huni terselesaikan, dan kawasan kumuh dapat berkurang signifikan,” kata Luthfi.
Program Rutilahu yang berjalan sejak 2014 itu kini didukung oleh berbagai sumber pendanaan. Setiap unit menerima bantuan Rp25 juta, dan pada 2025 program turut diperkuat oleh:
- BSPL Pemerintah Pusat: 111 unit
- CSR Yayasan Buddha Suci: komitmen 500 unit (progres 250 unit)
- Kolaborasi CSR perusahaan dan lembaga lainnya
Dengan dukungan berbagai pihak tersebut, total unit Rutilahu yang diperbaiki sepanjang 2025 mencapai sekitar 2.100 unit.
“Bantuan pusat dan CSR sangat membantu memperluas jangkauan perbaikan. Tanpa kolaborasi, capaian ini sulit diwujudkan,” ujar Luthfi.
Tahun 2026: Efisiensi Anggaran, Target Tetap Ambisius
DPKP memastikan program Rutilahu tetap menjadi prioritas pada 2026. Meski terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp25 miliar, target perbaikan masih dipertahankan pada kisaran 1.800–2.000 unit.
Total anggaran DPKP tahun depan diperkirakan sekitar Rp240 miliar, turun dari sebelumnya Rp260 miliar. Namun besaran bantuan Rp25 juta per unit Rutilahu tetap dipertahankan.
“Walaupun anggaran kita mengalami efisiensi, Rutilahu tetap prioritas. Target minimal sama seperti tahun ini, sekitar 1.800 sampai 2.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Luthfi.
Pembangunan Rusun Masih Jadi PR
Selain Rutilahu, DPKP tengah menyiapkan program jangka panjang berupa pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi penataan kawasan kumuh. Sejumlah proyek seperti Rusun Cingised dan Rusun Rancacili masih membutuhkan tambahan anggaran untuk penyelesaian arsitektur dan struktur bangunan.
“Pembangunan vertikal merupakan bagian dari rencana jangka panjang sesuai RPJMD dan RPJP. Namun tahun depan, pembiayaannya menjadi pekerjaan rumah karena adanya efisiensi anggaran,” tutup Luthfi.
Sumber : (Kepala Diskominfo Kota Bandung)
