Sorong, Papua Barat Daya, Kantor Berita Jabar – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Jumat (7/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Ribka menegaskan pentingnya pelibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap tahap pembangunan, termasuk dalam proyek Kantor Gubernur, Kantor MRP, dan Kantor DPRP Papua Barat Daya.
“Saya akan cek, apakah ada anak daerah yang ikut dalam pembangunan ini, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” ujar Ribka Haluk.
Ribka menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan di Sorong tidak hanya bertujuan memperkuat tata kelola administrasi daerah, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Ia mendorong agar proyek pembangunan memanfaatkan sumber daya lokal, baik bahan material maupun tenaga kerja, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika semua sektor, baik birokrasi maupun swasta, bergerak bersama di kawasan ini,” tegasnya.
Menurut Ribka, Kota Sorong saat ini terus berbenah menuju pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing. Ia mengapresiasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, serta perkembangan infrastruktur dan transportasi yang semakin baik di wilayah Papua Barat Daya.
“Sorong memiliki potensi luar biasa. Dunia usaha juga mulai bergerak, dan ini harus terus kita dukung,” katanya.
Ribka berharap pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya dapat diselesaikan tepat waktu tanpa hambatan berarti. Ia menegaskan, tidak ada lagi alasan klasik seperti keterbatasan sumber daya atau kendala alam yang menghambat percepatan pembangunan.
“Atas nama Kementerian Dalam Negeri, saya menyampaikan terima kasih dan salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Harapan kita, pembangunan KPP Papua Barat Daya bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Ribka Haluk didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, yang bersama-sama meninjau progres pembangunan kawasan pemerintahan baru tersebut.
