Bandung, Kantor Berita Jabar – Gelombang kritik terhadap tata kelola Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kian menguat. Organisasi Aktivis Anak Bangsa secara terbuka mendesak Rektor UPI untuk mundur, menyusul berbagai dugaan pelanggaran etika, hukum, hingga praktik kepemimpinan yang dinilai menjauh dari prinsip demokrasi kampus.
Koordinator Aktivis Anak Bangsa, Adhie Wahyudi, menyampaikan bahwa kondisi internal UPI saat ini memunculkan kekhawatiran serius terhadap masa depan integritas akademik. Ia menilai, sejumlah kebijakan dan proses strategis di kampus tersebut tidak lagi mencerminkan asas transparansi dan keadilan.
Dugaan Konflik Kepentingan dalam Pemilihan Rektor
Sorotan utama tertuju pada proses suksesi kepemimpinan di UPI. Aktivis menemukan indikasi benturan kepentingan dalam tahapan penjaringan calon rektor.
Mengacu pada Lampiran Keputusan Rektor UPI Nomor 2188/UN.40/KP.09.00/2024, salah satu anggota tim penjaringan disebut turut mencalonkan diri sebagai bakal rektor. Praktik ini dinilai berpotensi melanggar prinsip netralitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini seperti wasit yang ikut bermain. Secara etika dan hukum, hal tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik,” ujar Adhie dalam keterangannya.
Ia juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang adanya keputusan dengan kepentingan pribadi, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 yang menegaskan asas demokratis dan berkeadilan dalam pendidikan tinggi.
Kritik terhadap Gaya Kepemimpinan
Selain soal pemilihan rektor, Aktivis Anak Bangsa juga menyoroti pola kepemimpinan yang dinilai semakin tertutup dan sentralistik.
Sejumlah kebijakan strategis, seperti pengangkatan dekan hingga ketua program studi, disebut dilakukan tanpa mekanisme seleksi terbuka atau uji kelayakan yang transparan. Hal ini dinilai berpotensi menggerus prinsip meritokrasi di lingkungan akademik.
Tak hanya itu, terdapat pula dugaan tindakan administratif terhadap pegawai yang dianggap tidak melalui prosedur yang semestinya. Aktivis menilai, jika benar terjadi, hal tersebut bisa bertentangan dengan ketentuan disiplin aparatur yang diatur dalam regulasi pemerintah.
“Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang bebas yang menjunjung tinggi kebebasan akademik, bukan justru menciptakan ketakutan,” tambahnya.
Desakan Mundur dan Seruan Evaluasi
Atas berbagai temuan dan dugaan tersebut, Aktivis Anak Bangsa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di UPI. Mereka juga menyerukan agar pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, turut mengawasi proses tata kelola kampus secara objektif.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, organisasi ini meminta Rektor UPI mempertimbangkan untuk mengundurkan diri demi menjaga marwah institusi pendidikan tinggi.
“Ini bukan sekadar persoalan jabatan, tetapi menyangkut masa depan dunia pendidikan dan kepercayaan publik terhadap institusi akademik,” tutup Adhie.
Hingga berita ini disusun, pihak UPI belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan dari Aktivis Anak Bangsa. Upaya konfirmasi masih dilakukan. (Red)
