Kab. Garut, Kantor Berita Jabar – Pemerintah Provinsi
Jawa Barat melalui
Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di
SMA Yayasan Baitul Hikmah Al Mamuni, Kabupaten Garut, di tengah sengketa lahan yang tengah berlangsung.
Dalam upaya memastikan hak pendidikan siswa tetap terlindungi, Pemprov Jabar melibatkan
Tim Kuasa Hukum Jabar Istimewa sebagai bagian dari pengawalan
hukum dan konsultasi strategis agar persoalan tidak berdampak langsung pada kegiatan sekolah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar menjelaskan, sebelum langkah tersebut diambil, pihaknya telah berkoordinasi dengan
Wakil Bupati Garut serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dari hasil koordinasi itu disepakati bahwa Pemprov Jabar hadir melalui peran pengacara
daerah yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Jabar Istimewa.
“Hari ini kami melakukan pertemuan dengan Tim Kuasa Hukum Jabar Istimewa untuk membahas konsultasi
hukum bersama pihak sekolah dan yayasan. Namun, karena perkara ini sebelumnya sudah ditangani oleh kuasa
hukum lain, maka secara etika dan prosedur
hukum, pihak yayasan dipersilakan terlebih dahulu menyelesaikannya. Apabila nantinya Tim Kuasa Hukum Jabar Istimewa dibutuhkan, tentu akan ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya di Ruang Oproom Kantor
Disdik Jabar, Kota
Bandung, Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, Pemprov Jabar tetap membuka ruang
pendampingan dan konsultasi hukum, sembari menunggu langkah lanjutan dari pihak yayasan.
Disdik Jabar menegaskan bahwa fokus utama
pemerintah daerah adalah
menjamin proses pembelajaran tidak terhenti.
“Kami mengingatkan pihak sekolah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Guru diminta tetap melakukan pembinaan dan menjaga agar siswa tidak terprovokasi. Anak-anak tidak boleh ditarik ke dalam konflik
hukum karena tugas utama mereka adalah belajar,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi,
Disdik Jabar mendorong berbagai alternatif pembelajaran, mulai dari
pembelajaran jarak jauh, penggunaan
modul, hingga metode projek dan media belajar lainnya. Selain itu, pemanfaatan ruang kelas di sekolah terdekat, termasuk SMP, juga tengah diupayakan.
“Belajar tidak harus selalu daring. Yang terpenting hak anak untuk belajar tetap terpenuhi,” tambahnya.
Disdik Jabar juga telah menyurati
Bupati Garut dengan tembusan kepada
Gubernur Jawa Barat, agar memfasilitasi penyelesaian persoalan ini, termasuk meminta agar akses sekolah tidak digembok dan dikawal aparat kepolisian untuk mencegah intimidasi atau gangguan dari pihak luar.
“Sambil menunggu proses
hukum berjalan, kami berharap sekolah tetap bisa digunakan. Apa pun hasil hukumnya nanti, pemerintah wajib menyiapkan solusi agar anak-anak tidak sampai putus sekolah,” ujarnya.
Disdik Jabar turut mengimbau pihak yang mengklaim kepemilikan lahan agar mempertimbangkan masa depan
138 siswa yang saat ini terdampak.
Sekolah tersebut diketahui telah memiliki izin operasional sejak
1981.
“Hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh sengketa
hukum apa pun,” tegasnya.
Tim Kuasa Hukum Jabar Istimewa: Negara Harus Hadir Lindungi Anak
Sementara itu,
Ketua Tim Kuasa Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menegaskan bahwa peran pengacara
negara adalah memastikan sengketa
hukum tidak merampas hak dasar anak, khususnya hak memperoleh pendidikan.
“Hari ini yayasan datang untuk berkonsultasi
hukum. Kami memberikan pandangan karena ini sudah masuk ranah
hukum. Proses
hukum silakan berjalan di pengadilan, itu wilayahnya. Jika nanti kami diminta secara resmi untuk mendampingi, tentu Tim Kuasa Hukum Jabar Istimewa siap,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa persoalan paling mendesak saat ini adalah
terhentinya kegiatan belajar mengajar akibat sekolah yang sejak akhir Desember 2025 digembok oleh pihak yang mengklaim kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat terbit tahun 2015 dan 2022.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Anak-anak tidak bisa sekolah. Kepentingan
negara adalah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung,” tegasnya.
Ia berharap dalam waktu
paling lambat satu minggu, sekolah sudah kembali dibuka agar aktivitas belajar normal kembali. Menurutnya, selama proses
hukum berjalan, anak-anak tetap harus diizinkan bersekolah di lokasi tersebut.
“Siapa pun nanti yang dinyatakan sebagai pemilik lahan, pemerintah akan mencarikan solusi. Tetapi hari ini yang paling utama adalah anak-anak tetap sekolah. Negara harus hadir di situ,” pungkasnya. (Red)
