KBJ, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong digitalisasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha sebagai upaya memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus meningkatkan daya saing UMKM.
Rini menyebutkan kedua kartu ini perlu dibangun dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. “Kami mendukung penuh persiapan dan peluncurannya, tetapi yang terpenting adalah membangun ekosistem terpadu berbasis tata kelola digital atau Digital Public Infrastructure (DPI),” ujar Rini dalam rapat tingkat menteri di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (26/9).
Menurut Rini, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga pilar DPI, yakni Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan lintas instansi, serta Digital Payment guna memastikan transaksi cepat dan aman. Ia menegaskan, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan security by design harus dijalankan agar terbangun kepercayaan publik.
Selain itu, ia menekankan perlunya strategi menyeluruh dengan tiga langkah utama: kolaborasi lintas sektor, desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan data dan tata kelola digital, serta penguatan DPI untuk menjamin akuntabilitas. Regulasi yang adaptif dan dinamis juga diperlukan agar pemanfaatan teknologi lintas sektor dapat berjalan efektif.
Saat ini, digitalisasi bansos tengah diuji coba melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi kelanjutan dari uji coba tersebut, khususnya dalam menyalurkan bansos secara lebih tepat, efisien, dan terpadu.
“Tujuannya jelas: bantuan harus tepat sasaran, layanan publik makin akuntabel, efisien, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta penguatan UMKM melalui teknologi digital,” pungkas Rini.
