Oleh : Dr. Muhd Nafan, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP HAPI)
Awal tahun 2026 menghadirkan sebuah paradoks yang mencolok bagi Indonesia. Di panggung World Economic Forum (WEF) di Davos, Presiden Prabowo Subianto memaparkan “Prabowonomics” sebuah visi besar tentang kebangkitan kekuatan menengah dalam dunia multipolar. Namun, di meja-meja makan masyarakat dalam negeri, percakapan justru berkisar pada harga pangan yang fluktuatif dan tarif listrik yang meningkat. Kesenjangan antara narasi “mercusuar pertumbuhan” di Swiss dan kecemasan ekonomi yang dirasakan di dalam negeri inilah yang menjadi tantangan struktural utama pemerintahan ini.
Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan pencitraan; melainkan ujian atas ketangguhan tata kelola ekonomi negara. Di tengah fragmentasi perdagangan global dan guncangan energi, Prabowonomics berupaya menjembatani keterbukaan pasar dengan perlindungan kesejahteraan domestik. “Jalan ketiga” ini menegaskan bahwa keamanan nasional dan kebijakan ekonomi kini tidak lagi dapat dipisahkan. Jika pemerintah gagal menyelaraskan kedua kutub tersebut, pidato di Davos berisiko dikenang sebagai puisi ekonomi semata, bukan kekuatan transformatif bagi rakyat.
Keberhasilan tidak akan diukur dari tepuk tangan di Pegunungan Alpen, melainkan dari penurunan kemiskinan yang nyata dan ketahanan daya beli masyarakat. Pertanyaan krusialnya adalah: mampukah arsitektur kebijakan ini membawa Indonesia keluar dari jebakan “middle-income trap” sembari melindungi rakyat dari guncangan eksternal? Untuk memahami arah bangsa, kita perlu menelisik pilar-pilar utama doktrin yang sedang bertumbuh ini.
Getaran Ekonomi Desa
Pada intinya, Prabowonomics menandai pergeseran dari infrastruktur fisik yang berorientasi “hardware” menuju infrastruktur “biologis dan kognitif.” Program Makan Bergizi Gratis menjadi landasan utama pergeseran ini. Kerap dianggap populis, kebijakan tersebut sejatinya adalah investasi prabayar dalam modal manusia. Laporan Human Capital Index 2025 dari World Bank mencatat bahwa kualitas modal manusia menentukan 60 persen pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Dengan menekan angka stunting hari ini, Indonesia berupaya mengurangi beban fiskal di masa depan sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja di era otomatisasi.
Agar berkelanjutan, inisiatif ini harus menggerakkan ekonomi desa, bukan sekadar memperkaya distributor terpusat. Data awal 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, namun paling rendah tingkat kesejahteraannya. Solusinya adalah membangun ekosistem “loop tertutup” di mana bahan baku makanan sekolah dipasok langsung dari petani kecil melalui platform digital. Jika terintegrasi dengan baik, ini menciptakan efek pengganda besar: menyehatkan generasi penerus sekaligus mengubah biaya sosial menjadi mesin revitalisasi pedesaan.
Transformasi manusia ini harus didukung pemerataan pendidikan digital guna mencegah lahirnya “kasta digital.” Prabowonomics menjawab tantangan ini melalui renovasi sekolah dan perluasan internet satelit ke wilayah terpencil. Global Education Review 2026 menegaskan bahwa adaptabilitas digital menjadi kunci saat Indonesia beralih ke sektor teknologi tinggi. Dengan memberdayakan UMKM melalui jaringan tersebut, doktrin ini berupaya membangun resonansi dari bawah di mana kemakmuran desa menopang stabilitas kota. Tanpa fondasi pedesaan yang kuat, target pertumbuhan PDB 8 persen hanya akan menjadi abstraksi matematis.
Eskalasi Nilai Tambah
Pilar kedua adalah transformasi radikal pengelolaan aset negara melalui BPI Danantara. Model Sovereign Wealth Fund (SWF) ini meninggalkan pendekatan terfragmentasi dalam pengelolaan BUMN menuju tata kelola yang terintegrasi dan profesional. Serupa dengan Temasek Holdings di Singapura, Danantara menargetkan imbal hasil kompetitif sembari menegaskan kedaulatan ekonomi nasional. Dengan mengoptimalkan aset perbankan, energi, dan logistik yang kurang produktif, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan membangun “kas perang nasional” yang tidak tunduk pada gejolak pasar obligasi internasional.
Melalui Danantara, Jakarta memiliki tuas strategis untuk sektor energi terbarukan dan hilirisasi mineral. Sementara WEF 2026 menyoroti Indonesia sebagai simpul penting rantai pasok baterai kendaraan listrik global, Prabowonomics mendorong eskalasi menuju ekonomi maritim (blue economy) dan pertanian (green economy). Bali Ocean Impact Summit menjadi contoh upaya menarik investasi bernilai tinggi di bidang bioteknologi berkelanjutan dan perikanan berbasis ketertelusuran. Eskalasi ini bertujuan mentransformasikan Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi penyedia solusi global berteknologi tinggi.
Risiko inheren dari konsolidasi ini adalah potensi monopoli negara atau kurangnya transparansi. Solusi konstruktifnya dapat berupa audit integritas berbasis blockchain dan pengawasan publik digital. Kepercayaan pasar global bertumpu pada “higiene hukum”; investor internasional mencari kepastian hukum selain insentif fiskal. Jika Danantara beroperasi sesuai standar transparansi internasional, arus modal asing dapat masuk tanpa mengorbankan aset strategis. Inilah esensi kedaulatan di dunia yang saling terhubung: cukup kuat untuk menentukan syarat keterlibatan.
Pada akhirnya, efektivitas Prabowonomics ditentukan oleh konsistensi antara deklarasi di Davos dan pelaksanaan di lapangan. Narasi besar tidak boleh terkikis oleh inersia birokrasi atau sekat antarlembaga. Sinkronisasi kebijakan dari Jakarta hingga tingkat desa mutlak diperlukan agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang bergulat dengan biaya hidup.
